Bupati Buleleng Kukuhkan Pengurus PPDI, Camat Gerokgak Turut Hadir
Buleleng, 15 April 2026 — Camat Gerokgak, I Gd Arya Rimbawa Giri, turut menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) sekaligus Pengukuhan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Buleleng yang digelar di Gedung Kesenian Gde Manik, Rabu (15/4).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Gede Supriatna.
Dalam kesempatan ini, Bupati Sutjidra yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Organisasi PPDI Kabupaten Buleleng secara resmi mengukuhkan Wakil Bupati Gede Supriatna sebagai Dewan Pembina Organisasi PPDI Kabupaten Buleleng, sekaligus mengukuhkan Ketua dan jajaran pengurus PPDI masa bhakti 2026–2031.
Dalam sambutannya, Bupati Sutjidra menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang telah dikukuhkan serta berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan desa di Kabupaten Buleleng.
Ia menegaskan bahwa perangkat desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong keterbukaan informasi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan dukungan regulasi yang terus berkembang, desa diharapkan mampu menjadi subjek pembangunan yang mandiri, profesional, dan berintegritas.
“Perangkat desa harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan sekaligus teladan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh perangkat desa untuk menjaga harmonisasi kerja serta memperkuat sinergi antar lembaga demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Sutjidra turut menyerahkan secara simbolis santunan Jaminan Kematian (JKM) dan beasiswa anak dari BPJS Ketenagakerjaan kepada korban bencana di Desa Banjar, atas nama Dewa Ketut Adi Suarjaya, serta santunan JKM kepada korban bencana di Desa Tamblang atas nama I Ketut Budiasa.
Melalui kegiatan ini, diharapkan keberadaan PPDI Kabupaten Buleleng semakin solid dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
