Bendahara Kecamatan Gerokgak Hadiri Workshop Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Banyualit
Bendahara Pengeluaran Kecamatan Gerokgak, I Made Kartika, S.Sos., menghadiri Workshop Penatausahaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng pada tanggal 23–24 Juni 2025 bertempat di Hotel Banyualit, Lovina.
Workshop ini diikuti oleh para Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng, Drs. I Nyoman Wisandika, dan menghadirkan narasumber dari Balai Diklat Keuangan Denpasar, Jazmi Basith, M.S.Ak., BNT, SNT, Pranata Keuangan APBN Mahir.
Tujuan dari pelaksanaan workshop ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga permasalahan umum dalam penatausahaan keuangan seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, pengelolaan kas yang tidak efektif, penggunaan anggaran yang tidak efisien, dan lemahnya pengendalian internal dapat diminimalisir.
Dalam sesi pemaparannya, Jazmi menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus merujuk pada regulasi yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta peraturan daerah yang disusun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selama dua hari kegiatan, peserta menerima materi terkait konsep dasar penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi bendahara, termasuk pengelolaan uang persediaan, pengujian dan pembayaran tagihan, perpajakan bendahara, hingga pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara.
Workshop ini ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BPKPD Kabupaten Buleleng, yang dalam sambutannya berharap agar materi yang telah disampaikan dapat menjadi acuan dalam praktik pengelolaan keuangan di masing-masing perangkat daerah. Harapannya, pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel dapat terus dipertahankan, serta predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap diraih oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.
