Kasi Pembangunan Kecamatan Gerokgak Hadiri Musrenbang Desa Sumberklampok, Bahas RKP Desa Tahun 2027
Sumberklampok — Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Gerokgak menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Sumberklampok dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027.
Kegiatan dibuka oleh Perbekel Desa Sumberklampok yang menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan Musrenbangdes, sekaligus memaparkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2026 serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027.
Selanjutnya, Tim Penyusun RKP Desa Sumberklampok memaparkan Draf RKP Desa Tahun 2027 sebagai bahan pembahasan bersama seluruh peserta Musrenbangdes.
Dalam kesempatan tersebut, Kasi Pembangunan Kecamatan Gerokgak memberikan penekanan terkait penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan (DURKP) Tahun 2028. Setiap usulan diharapkan telah dipastikan secara jelas, khususnya terkait volume, jumlah, maupun calon penerima manfaat, sehingga dapat menjadi bahan perencanaan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Selain itu, disampaikan pula agar delegasi Desa Sumberklampok dapat hadir dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027. Hal tersebut penting untuk memastikan usulan pembangunan desa dapat tersampaikan dan menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.
Dalam pemaparan RKP Desa Tahun 2027, seluruh program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan telah termuat dalam rancangan RKP Desa Sumberklampok Tahun 2027.
Setelah melalui proses diskusi dan pembahasan bersama, Draf RKP Desa Sumberklampok Tahun 2027 akhirnya disepakati oleh seluruh peserta Musrenbangdes. Selanjutnya, RKP Desa Sumberklampok Tahun 2027 akan ditetapkan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musyawarah Desa (Mudes) yang direncanakan pada bulan September 2027.
Melalui Musrenbangdes ini, diharapkan perencanaan pembangunan Desa Sumberklampok dapat disusun secara partisipatif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
