Singaraja, Senin, 16 November 2026 – Kasi Pemerintahan Kecamatan Gerokgak menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertempat di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Bapak Madong Hartono, bersama staf Pengelola Data, Wayan Muliasa, serta para Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan Kecamatan se-Kabupaten Buleleng.
Rapat dipimpin oleh Kabid Pemerintahan Desa dengan tujuan menyamakan persepsi terkait hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap beberapa desa yang menjadi sampel pemeriksaan. Dalam arahannya, disampaikan bahwa masih terdapat sejumlah catatan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai belum optimal. Oleh karena itu, pihak kecamatan diharapkan lebih proaktif dalam melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes serta pengelolaan aset desa.
Selain itu, kecamatan juga diharapkan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait administrasi Buku Kas, Neraca, Rekening Koran, serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran.
Dalam rapat tersebut juga dibahas persiapan penganggaran Pemilihan Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kecamatan diminta agar lebih memperhatikan penganggaran kegiatan prioritas Pemilihan Perbekel dan BPD dalam pelaksanaan evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2027. Khusus untuk pemilihan anggota BPD, perlu diperhatikan ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%.
Selanjutnya, ditegaskan bahwa penyusunan postur APBDes tetap memperhatikan ketentuan alokasi 30% untuk belanja penghasilan tetap, tunjangan, tunjangan purna tugas, serta jaminan sosial bidang kesehatan dan ketenagakerjaan bagi perangkat desa dan anggota BPD, termasuk tunjangan pelaksana tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya. Sementara itu, penggunaan alokasi 70% diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, belanja operasional pemerintah desa, insentif RT, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terwujud kesamaan persepsi serta peningkatan peran aktif kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga tata kelola pemerintahan, keuangan, dan aset desa di Kabupaten Buleleng dapat berjalan lebih tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.