Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Gerokgak Hadiri Penyusunan Kajian Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buleleng
Seririt, 29 Oktober 2026 – Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Gerokgak menghadiri kegiatan penyusunan kajian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pemerintah Kabupaten Buleleng yang bertempat di Kantor Camat Seririt, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Buleleng, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng, serta narasumber dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha).
Wakil Bupati Buleleng membuka kegiatan sekaligus menyampaikan bahwa penyusunan kajian SKM bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan mengevaluasi efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng. Berbagai masukan yang dihimpun diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Buleleng mencapai nilai 81,00 dengan kategori baik. Untuk tahun 2026, ditargetkan peningkatan nilai menjadi 88,31 dengan kategori sangat baik.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Prof. Suastika dari Undiksha mengenai kategori penilaian IKM yang mencakup berbagai aspek, antara lain kesehatan, pendidikan, ekonomi, fasilitas publik, kepemimpinan sosial, permasalahan daerah, infrastruktur, stabilitas keamanan, kepastian hukum dan ketertiban umum, sosial budaya, pangan, sandang dan papan, transformasi tata kelola pemerintahan, pembangunan wilayah, serta kebiasaan masyarakat dalam bermedia.
Selanjutnya, kegiatan diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di masing-masing kecamatan dan desa. Masukan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik di lapangan sehingga menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan yang tepat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan kebutuhan dan kepuasan masyarakat, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
