Singaraja – Kasi Pemerintahan Kecamatan Gerokgak mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Peran Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa se-Kabupaten Buleleng, pada Rabu, 18 November 2026, bertempat di Hotel Banyualit Lovina, Singaraja.
Bimtek ini diikuti oleh satu orang anggota BPD dan Kasi Pemerintahan dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengoptimalkan peran kelembagaan BPD, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi panel dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi terkait. Pada Panel I, materi yang disampaikan meliputi “Peran BPD sebagai Mitra Strategis dalam Menjaga Kamtibmas” oleh Kasat Binmas Kepolisian Resor Buleleng serta “Peran BPD dalam Menangkal Masuknya Paham Radikalisme dan Aliran yang Menyimpang di Desa” oleh Kasi Perdata Kejaksaan Negeri Singaraja.
Selanjutnya, pada Panel II dibahas materi “Peran BPD dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” oleh Irban 4 Inspektorat Daerah dan “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengelolaan Keuangan Desa” oleh Irban 5 Inspektorat Daerah. Selain itu, Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng menyampaikan materi mengenai pokok-pokok kebijakan pelaksanaan pemilihan Perbekel dan pengisian keanggotaan BPD berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 dan PP Nomor 16 Tahun 2024.
Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan BPD semakin memahami kedudukan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengawasan, penyaluran aspirasi masyarakat, serta membangun sinergi dengan pemerintah desa.
Keikutsertaan Kasi Pemerintahan Kecamatan Gerokgak dalam kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan BPD di wilayah Kecamatan Gerokgak, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.