Singaraja, 18 November 2026 – Bendahara Kecamatan Gerokgak menghadiri kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buleleng.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala BKAD Kabupaten Buleleng. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 efektif tersisa 30 hari kerja. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan segera mengoptimalkan realisasi pendapatan maupun belanja agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan data per Oktober 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 71,08%. Beliau juga menekankan pentingnya koordinasi dengan BKAD sebelum melaksanakan belanja guna menghindari miskomunikasi dan kesalahan koordinasi.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Buleleng terkait langkah-langkah yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran 2026. Beberapa hal yang disampaikan antara lain batas waktu penyetoran Uang Persediaan (UP) pada 30 Desember 2026 dan penginputannya pada SIPD tanggal 31 Desember 2026, pembatasan penggunaan KKPD sampai dengan 30 November 2026, serta batas akhir pengajuan SPM GU/TU pada 10 Desember 2026.
Selain itu, disampaikan pula batas waktu penyampaian SPM GU KKPD paling lambat 28 Desember 2026, penarikan TPP bulan Desember pada 29 Desember 2026, penyelesaian laporan keuangan paling lambat 15 Januari 2027, rekonsiliasi data aset pada 10 Januari 2027, serta pelaksanaan stok opname persediaan pada 29–30 Desember 2026. Perangkat daerah juga diingatkan untuk melakukan pengecekan buku besar pada Coretax dan menyelesaikan pelaporan sisa deposit pajak paling lambat 10 Januari 2027.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh ASN, khususnya pengelola keuangan pada masing-masing perangkat daerah, dapat memahami dan melaksanakan ketentuan serta jadwal penyelesaian administrasi keuangan akhir tahun dengan baik. Sinergi dan koordinasi seluruh pihak sangat diperlukan guna mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah serta memastikan target belanja yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat terealisasi secara optimal.