(0362) 92380
gerokgak@bulelengkab.go.id
Kecamatan Gerokgak

Camat Gerokgak Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Konflik Agraria di Desa Pemuteran

Admin gerokgak | 19 November 2026 | 35 kali

Gerokgak – Camat Gerokgak menghadiri Rapat Koordinasi Teknis terkait pembahasan konflik agraria di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, yang dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali.

Rapat koordinasi ini melibatkan sejumlah unsur pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Bali, Kanwil BPN Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, serta perwakilan masyarakat.

Rapat dipimpin oleh Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., bersama Dirjen Penataan Agraria Dr. Ir. Embun Sari, S.H., M.Si., M.H., Direktur Landreform Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc., serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo, A.Ptnh., M.H., QCRO.

Dalam pembahasan tersebut, ditekankan bahwa penyelesaian konflik agraria harus dilaksanakan secara administratif, sah menurut hukum, memberikan kepastian hak, melindungi kepentingan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan seluruh pihak terkait. Setiap instansi juga diharapkan menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing agar proses penyelesaian berjalan secara terarah dan objektif.

Beberapa langkah tindak lanjut yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut meliputi penguatan tim verifikasi bersama untuk mengidentifikasi seluruh objek tanah yang menjadi persoalan, inventarisasi dokumen kepemilikan dan riwayat tanah, pemetaan pihak-pihak yang memiliki klaim atau kepentingan, serta pemisahan objek tanah yang memenuhi persyaratan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan tanah yang masih memerlukan penyelesaian sengketa.

Selain itu, diperlukan penetapan instansi penanggung jawab, tahapan penyelesaian, batas waktu tindak lanjut, serta pelaporan dan evaluasi secara berkala guna memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai ketentuan dan mencegah terjadinya konflik serupa di kemudian hari.

Dalam rapat juga ditegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak semata-mata mengejar percepatan redistribusi tanah, melainkan harus memastikan ketepatan objek tanah, kelayakan subjek penerima, kesesuaian proses dengan ketentuan hukum, serta perlindungan hak seluruh pihak yang berkepentingan.

Melalui koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi pertanahan, serta masyarakat, diharapkan permasalahan konflik agraria di Desa Pemuteran dapat segera diselesaikan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.