Pada Kamis, 14 November 2024, Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Gerokgak mengikuti Online Workshop Regional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Wilayah Indonesia Bagian Tengah Tahun 2024. Acara ini menghadirkan beberapa narasumber yang membahas kebijakan strategis pengelolaan keuangan desa, perpajakan, dan akuntabilitas.
Paparan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa
Ibu Sandra dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa memaparkan perubahan kebijakan dalam UU Desa (UU No. 3 Tahun 2024). Fokusnya pada pengelolaan keuangan desa yang transparan menggunakan aplikasi SISKEUDES serta peningkatan kinerja desa menuju kesejahteraan.
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Desa
Angga Sukma Dhaniswara dari DJP Kemenkeu menyoroti masalah perpajakan, dengan hanya 135.442 dari 879.361 NPWP Instansi Pemerintah yang aktif. Ia mengusulkan langkah optimalisasi sistem perpajakan melalui aplikasi e-Bupot.
Akuntabilitas Keuangan Desa
Fauqi Achmad Kharir dari BPKP membahas tantangan dalam pengawasan keuangan desa, seperti keterlambatan laporan dan pengelolaan aset yang lemah. Ditekankan pentingnya sinergi antar instansi untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola desa.
Workshop ini bertujuan memperkuat pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel guna mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah desa.